PENANGANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KECAMATAN RUPAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 8 TAHUN 2022 PASAL 15 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

NADIA KHOFIFAH, - (2024) PENANGANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KECAMATAN RUPAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS NOMOR 8 TAHUN 2022 PASAL 15 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview

Text
SKRIPSI NADIA KHOFIFAH.pdf
Download (2MB) | Preview

Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (592kB)

Abstract

ABSTRAK NADIA KHOFIFAH (2022) : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Rupat. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan perempuan dan anak dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memeberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, deskriminasi dan perlindungan lainnya. Adapun permasalahan penelitian ini : 1) Bagaimana penanganan pada anak korban kekerasan seksual dikecamatan Rupat berdasarkan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2022 Pasal 15, 2) apa saja faktor yang mempengaruhi pengangan pada korban kekerasan seksual di Kecamatan Rupat, 3) bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penanganan pada anak korban kekerasan seksual di Kecamatan Rupat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research).subjek penelitian ini adalah UPT PPA Kecamatan Rupat, sedangkan Objek penelitian adalah Peranan UPT PPA Kecamatan Rupat dalam menangani anak korban kekerasan seksual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara, study pustaka dan dokumentasi. Sedangkan teknis analisis data mengunakan metode analisis deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dengan bentuk kata-kata tertulis. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam proses penangan kasus, UPT PPA Kecamatan Rupat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan perannya. Menurut tinjauan Fiqh Siyasah, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sudah sesuai dengan aturan islam, serta membuat kebijakan untuk menghilangkan dampak negatif/kemudharatan dengan memberikan upaya penaganan kepada anak korban kekerasan seksual. Kata Kunci : Penanganan, UPT PPA, Anak, Kekerasan Seksual, Fiqh Siyasah

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Contributors: