Muhammad Faisal (2010) PENYELEWENGAN TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF 2009 DI KECAMATAN BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS (TINJAUAN FIQIH SIYASAH). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
2010_2011125.pdf Download (496kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field reseach) dengan judul Penyelewengan Tugas dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 Di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis (Tinjauan Fiqh Siyāsah), yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelewengan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang dan untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah terhadap Penyelewengan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini berusaha untuk mengumpulkan fakta-fakta yang di peroleh selama penelitian berlangsung kemudian di proses dan di analisis lebih lanjut. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 115 orang. Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah menggunakan teknik purposive sampling yaitu sampel di ambil berdasarkan prioritas dan pertimbangan-pertimbangan tertentu Sehingga semua subjek dianggap sama untuk menjadi sampel. Hasil dalam penelitian ini adalah tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Legislatif 2009 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang telah di amanatkan di dalam Undang-undang tidak berjalan secara maksimal, terbukti dari temuan-temuan pelanggaran baik yang menyangkut pelanggaran administratif maupun tindak pidana pemilu. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang terdapat faktor penghambat yaitu, terbatasnya dana, sumber daya manusia dan adanya intervensi pihak tertentu. Tugas dan wewenangnya Panwaslu Kecamatan Bengkalis dalam tinjauan fiqih siyasah mencerminkan perbuatan dalam menegakkan amar ma’rūf nahi munkar. Hal ini dikembalikan kepada alasan pembentukan Wilāyah al-Hisbah, kewajiban amar ma’ruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 200 Agama > 290 Agama Selain Kristen > 297 Islam > 297.2 Teologi Islam, Aqaid dan Ilmu Kalam > 297.272 Islam dan Ilmu Politik, Politik Islam, Fundamentalisme Islam |
| Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara (Siyasah) |
| Depositing User: | eva sartika |
| Date Deposited: | 13 Jan 2016 08:45 |
| Last Modified: | 13 Jan 2016 08:45 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/792 |
Actions (login required)
 |
View Item |