DELVIN FAJRI SUHENDRI, - (2024) ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT BINA WIDYA KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI DELVIN FAJRI SUHENDRI.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (879kB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT BINA WIDYA KOTA PEKANBARU OLEH: DELVIN FAJRI SUHENDRI NIM. 11970514623 Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip Good Governance dalam pelayanan publik di Kantor Camat Bina Widya Kota Pekanbaru. Penelitian ini kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi prinsip good governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru sudah disesuaikan dengan Standar Pelayanan Publik meliputi (a) Akuntabilitas: koordinasi, sosialisasi program, komunikasi yang efektif, kompetensi petugas, komitmen, kejujuran dan demokratis; (b) Tranparansi: Keterbukaan informasi dan kemudahan akses; (c) Partisipasi: masyarakat menyampaikan pendapat, petugas menindaklanjuti keluhan masyarakat dan mekanisme yang tidak berbelit-belit; (d) Aturan Hukum: Pelayanan yang adil, tidak membedabedakan, mengacu pada SOP. Penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Bina Widya dinilai positif pada 2 prinsip yaitu partisipasi dan aturan hukum, akan tetapi pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi terdapat masyarakat yang menilai negatif atau penerapannya belum maksimal. Terdapat 2 Faktor Implementasi prinsip good governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Bina Widya meliputi (1) Komunikasi yang efektif; (2) Sumber Daya yang memadai; (3) Disposisi menunjukkan karakteristik implementor kebijakan/program yaitu kejujuran, komitmen, dan demokratis; (4) Struktur Birokrasi yang mencakup dua aspek penting yaitu mekanisme implementasi program sesuai Standard Operating Procedure (SOP) agar mudah dipahami yang tercantum dalam guideline program/kebijakan dan struktur organisasi pelaksana. Faktor Penghambat atau Kendala dalam penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kecamatan Bina Widya terdapat beberapa faktor seperti (1) Orientasi pegawai pada pemberian pelayanan kepada masyarakat, (2) Manajemen pemberian tugas, (3) Kualitas SDM, dan (4) Kurangnya koordinasi antarunit. Kata Kunci : Implementasi, Prinsip Good Governance, Pelayanan Publik

Actions (login required)

View Item