SELLA APRIYANTI, - (2024) PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 58 TAHUN 2020 DI DESA REDANG KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI IV.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (679kB)

Abstract

ABSTRAK Sella Apriyanti (2024): Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 Di Desa Redang Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam Pasal 7 Perda Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Pedoman, Pendirian, Pengurusan Pengelolaan Serta Pembubaran BUMDes, Kabupaten Indragiri Hulu menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa yang bergerak dalam bidang kewirausahaan (entrepreneurship), seperti jual-beli barang (kios) dan bahkan pada tingkat sewa-menyewa barang. Dilihat dari pengelolaan badan usaha milik desa yang ada di desa Redang masih banyak terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya, beberapa diantaranya adalah: 1) kurangnya transparansi dalam laporan keuangan yang ada di BUMDes, 2) terjadi defisit pada BUMDes di desa Redang, 3) kurangnya kemampuan dalam pengelolaan BUMDes. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana pengelolaan badan usaha milik desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 di desa Redang, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu dan Apa faktor penghambat dalam pengelolaan badan usaha milik desa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2020 di desa Redang, Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer dan data skunder melalui wawancara yang kemudian akan dijadikan bahan penulisan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan mengambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes yang memiliki total ada lima unit usaha yaitu usaha foto copy, usaha sewa molen, usaha sewa disel, usaha sewa mesin perontok pada dan bajak sawah, namun yang berjalan hanya dua unit usaha, yakni usaha foto copy dan usaha sewa molen yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat antara lain: 1) Kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai fungsi sejati dari BUMDes, 2) Kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak ada penyediaan mobil untuk pengantaran sewa dan belum dibangunnya Kantor BUMDes ini sendiri menjadi kendala dalam pengelolaan BUMDes Redang, 3) Kurangnya anggaran dana yang disediakan oleh Pemerintah Desa untuk mengembangkan usaha-usaha BUMDes Redang. Kata Kunci: Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa, Desa Redang

Actions (login required)

View Item