RAHAYU KHAIRATUL AFIFAH, - (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG MENGALAMI TINDAK KEKERASAN OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatera Barat). Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (725kB)

Abstract

ABSTRAK Rahayu K.A, (2024) : Perlindungan Hukum Terhadap Ters angka yang Mengalami Tindak Kekerasan Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Daerah Sumatra Barat) Penyidikan merupakan rangkaian Tindakan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar dapat membuat terang suatu perkara tindak pidana, kesulitan penyidik dalam menemukan alat bukti membuat penyidik sering memaksakan pengakuan dari tersangka dengan menggunakan kekerasan, dalam Peraturan kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 6 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian menyatakan bahwa setiap penyidik harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, namun ternyata dalam praktiknya masih di temukan pelanggaran dalam proses penyidikan, hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis untuk mengkaji masalah ini lebih lanjut dalam bentuk Skripsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam proses penyidikan dan untuk mengetahui langkah- langkah hukum yang dapat dilakukan korban terkait dengan tindak pidana penganiayaan dalam proses penyidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian, Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang mana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder dan diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, masihbelum di jalankan dengan sempurna dan masih banyak di temukan pelanggaran, contohnya seperti kasus yang penulis teliti ini, masih ada di temukan aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan agar tersangka mengakui perbuatannya, adapun petugas kepolisian yang melakukan tindak kekerasan dalam proses penyidikan akan tetap di proses peradilan sesuai dengan Masyarakat sipil, dan dalam hal ini korban juga bisa mendapatkan bantuan dari LBH dan juga dapat mengajukan ganti kerugian. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penyidik Polri, Penganiayaan.

Actions (login required)

View Item