KARSITO, - (2024) UPAYA PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2018 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI KARSITO.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Karsito, (2024): Upaya Pengelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas) Penelitian ini dilatarbelakangi kurang maksimalnya upaya pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah; 1) Bagaimana upaya pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2018 ?, 2) Apa faktorfaktor yang menjadi penghambat upaya pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas ?, 3) Bagaimana perspektif fiqh siyasah maliyah terhadap upaya pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas ?. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan yang diperoleh dari informan dan objek penelitian. Data primer diperoleh dari Kepala Desa, pengelola BUMDes, pengawas BUMDes, serta masyarakat dan data sekunder diperoleh dari Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 6 tahun 2018, dan arsip dokumen. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa upaya pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir nomor 6 tahun 2018 tetapi belum maksimal. Upayanya adalah melaksanakan dan mengembangkan unit-unit usaha di BUMDes Lancang Kuning, yaitu; 1) Unit penggemukan sapi, dengan sistem bagi hasil keuntungan antara pengelola sebesar 40 % dengan masyarakat sebesar 60 %, 2) Unit simpan pinjam, dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, 3) Unit perdagangan, dengan memberikan subsidi pupuk kepada masyarakat, dan 4) Unit agrowisata, dengan sistem bagi hasil pendapatan antara pengelola sebesar 60 % dengan masyarakat sebesar 40 %, Faktor penghambat upaya pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat adalah masalah permodalan dan rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut perspektif fiqh siyasah terhadap upaya pengelola Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Rumbai Jaya Kecamatan Kempas sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah maliyah. Kata Kunci: Pengelola BUMDes, Pendapatan Masyarakat, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item