JEPRI MUDA HASIBUAN, - (2024) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA GUNUNG MANAON KABUPATEN PADANG LAWAS PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Jepri Muda Hasibuan (2023) : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Gunung Manaon Kabupaten Padang Lawas Perspektif Fiqih Siayasah Penelitian dilatarbelakangi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4 yaitu Undang-Undang tentang Desa. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa BPD atau yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Secara garis besar tugas dari BPD adalah melakukan pengawasan terhadap jalannya kegiatan pemerintahan Desa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi yang dilakukan BPD di Desa Gunung Manaon berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan fungsi BPD di Desa Gunung Manaon berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan. Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan yang penulis lakukan adalah dengan cara deduktif. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan fungsi BPD Gunung Manaon Kabupaten Padang Lawas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa yaitu menggali aspirasi masyarakat desa Gunung Manaon, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, penyelenggaraan musyawarah desa, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa. Akan tetapi, sesuai penelitian yang dilakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa masih belum maksimal seperti pengaspalan jalan yang belum terlaksana, dan perbaikan masjid. Beberapa faktor yang menpengaruhi pelaksanaan fungi BPD di Gunung Manaon diantaranya faktor sumber daya manusia, masyarakat, dan dana/intensif. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyyah, dapat diqiyaskan dengan Lembaga Ahl al-Hall Wa al-`Aqd. Namun pada kenyataannya di lapangan setelah peneliti melaksanakan penelitian, peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gunung Manaon dalam tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyyah, belum sepenuhnya maksimal seperti yang terdapat dalam tugas Ahl al-Hall Wa al-`Aqd yaitu fungsi pengawasan dalam hal ini mengawasi kinerja Kepala Desa. Kata kunci: Pelaksanaan, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item