MAULIDI ASYAKIRI, - (2024) KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (Studi Kasus Di Kecamatan Tapung). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI MAULIDI ASYAKIRI.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (524kB)

Abstract

ABSTRAK Mauludi Assyakiri , (2024) : Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Penelitian ini di latar belakangi dengan adanya permasalahan kurangnya kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap kepemilikan Akta Kematian. Padahal menurut Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili penduduk kepada dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keasadaran hukum masyarakat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terhadap kepemilikan Akta Kematian dan mengetahui faktor penghambat kesadaran hukum masyarakat yang tidak mengurus kepemilikan Akta Kematian. Penelitian ini memerlukan data primer yaitu observasi dan wawancara dan data sekunder dari buku-buku, literatur, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal serta data tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Sosiologis dengan pendekatan penelitian Efektivitas Hukum. Penelitian hukum sosiologis yaitu dengan teknik pengumpulan data di lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan Kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sangat rendah, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dan tidak memahami dasar hukum yang berlaku. Dan yang menjadi faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Akta Kematian yaitu, Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat, Kurangnya Pemahaman Masyarakat terkait Akta Kematian, Rendahnya Pendidikan Masyarakat, Kurangnya Sosialisasi mengenai UU Administrasi Kependudukan. Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Masyarakat, Akta Kematian, Adaministrasi Kependudukan.

Actions (login required)

View Item