DWI PUTRI MAULINA, - (2024) RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (9MB) | Preview
	Text (BAB IV NHASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (600kB)

Abstract

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan pendapatan daerah dan melakukan kerja sama untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Salah satu hal yang dilakukan adalah melakukan pemungutan retribusi yang merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi dengan syarat harus sesuai atau sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa daerah tidak dibenarkan memungut jenis pajak dan/atau retribusi di luar dari jenis pajak dan/atau retribusi yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Selain bertujuan untuk menambah hasil pendapatan asli daerah, pengaturan mengenai retribusi bangunan di daerah diharapkan menggerakan perputaran ekonomi di sekitar kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Sosiologis yaitu dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, dalam pendekatan penelitian ini data diperoleh dari mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana keadaan nyata penerapan perundang-undangan tersebut yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyeknya yaitu wawancara dengan berbagai pihak yang terkait, dan data sekunder yaitu yang diperoleh secara tidak langsung dari obyeknya tetapi melalui lisan maupun tulisan misalnya buku,teks,jurnal peraturan perundangan dan lain-lain.Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah metode dekriptif kualitatif. Hasil penelitian mengenai Retribusi Persetujuan bangunan gedung menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut tidak terlaksanakan dengan baik. terdapat hambatan yang menyebabkan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung tersebut tidak berjalan dengan maksimal. a) Ketidakjelasan Peraturan dan Prosedur b) Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang terbatas c) Resistensi dari pihak terkait d) Kondisi Ekonomi dan Sosial Masyarakat e) kurangnya kesadaran Masyarakat Kata Kunci: Retribusi, pelaksanaan, persetujuan bangunan gedung.

Actions (login required)

View Item