ZAHRA YULIANI, - (2024) KINERJA KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DESA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA SALO KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (15MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (746kB)

Abstract

Pelaksanaan Pengembangan Infrastruktur Desa merupakan salah satu kewajiban Pemerintahan Desa yang harus dilakukan dan merupakan bidang yang memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Hal ini dikarenakan fokus pengembangan yang dilakukan di prioritaskan dalam infrastruktur infrastruktur yang ada di desa. Hal ini tentu nya tidak terlepas dari peranan dan kinerja Kepala Desa. Kepala Desa memiliki tugas, kewajiban dan tanggungjawab atas terlaksananya pembangunan desa dimana perannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa yang berhak atas keputusan-keputusan penting dalam mengarahkan, menampung aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Desa harus memiliki kinerja yang baik dan benar-benar memperhatikan kondisi, karakteristik dan harapan masyarakat, karena ini akan menjadi evaluasi terhadap program kerja yang dilaksanakan kemudian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dan Bagaimana kinerja Kepala Desa dalam perspektif fiqh siyasah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kinerja Kepala Desa di desa Salo berdasarkan atas Undang-Undang di atas kemaslahatan umat atau masyarakat secara fiqh siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitan lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis dengan kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja kepala desa di Desa Salo dalam menjalankan pemerintahan desa Salo belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dengan kurangnya pemerataan pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan. Dalam perspektif fiqh siyasah kepala desa di desa Salo belum berjalan sesuai dengan fiqh siyasah karena masih adanya keluhan dari masyarakat tentang kinerja kepala desa yang tidak amanah dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin. Kata Kunci : Kepala Desa, Kinerja, Undang Undang, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item