SRIWAHYUNI, - (2024) PELAKSANAAN PENGAWASAN PERILAKU HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU OLEH PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL RIAU BERDASARKAN PERATURAN KOMISI YUDISIAL NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Sri Wahyuni (2024): Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Oleh Penghubung Komisi Yudisial Riau Berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Tugas PKY yaitu menerima laporan masyarakat terkait dugaan KEPPH, melakukan pemantauan persidangan, dan melakukan sosialisasi KEPPH dan institusi KY kepada masyarakat luas. Padahal, PKY yang ada di Provinsi Riau ini menaungi seluruh pegadilan yang ada di Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Riau sehingga dengan Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial Provinsi Riau yang terbatas ini peneliti tertarik untuk meneliti kinerja KY dalam melakukan penegakan dan pengawasan kode etik hakim. Penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan, yaitu; Bagaimana pelaksanaan kinerja PKY Riau melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, faktor pendukung dan penghambat kinerja PKY Riau dalam pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, Tinjauan Fiqh siyasah terhadap Tugas PKY Riau Dalam pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di kantor PKY Wilayah Riau. Informan penelitian ini adalah Pejabat Penghubung Komisi Yudisal Wilayah Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan dan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Pelaksanaan Kinerja Penghubung Komisi Yudisial Riau belum dilakukan secara optimal karena berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2017 Tugaas Penghubung Komisi Yudsial dalam mengawasi perilaku Hakim, cakupan kinerja PKY Riau membawahi 3 provinsi sekaligus sehingga tidak tercover nya pelaksanaan tugas dengan baik. Faktor penghambat Pelaksan Kinerja Penghubung Komisi Yudusial Riau selain ruang kerja yang terlalu luas, Komisi Yudisial RI tidak mengeluarkan surat tugas pemantuan yang mengakibat PKY Riau tidak bisa melakukan pemantauan secara langsung. Adapun faktor pendukungnya adalah hubungan baik yang dimiliki PKY Riau dengan pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga memudahkan dalam proses administrasi. Pelaksanaan Pengawasan Perilaku Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru oleh Penghubung Komisi Yudisal Riau Ditinjau dari Fiqh Siyasah sesuai dengan prinsip Al-Hibah yaitu lembaga pengawasan yang sudah ada sejak zaman Rasulullah, Pengawasan yang dilakukan secara langsung ke tempat kejadian perkara sehingga meminimalisir tindak kejahatan yang dikenal dalam Fiqh Siyasah. Kata Kunci: Fiqh Siasyah,Pengawasan perilaku hakim,Komisi Yudisial.

Actions (login required)

View Item