ZULFAN EFFENDI, - (2024) ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DI DESA TENGGAYUN KECAMATAN BANDAR LAKSAMANA KABUPATEN BENGKALIS. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI ZULFAN EFFENDI.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (709kB)

Abstract

ABSTRAK Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis Zulfan Effendi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2024 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) salah satu lembaga desa yang merupakan mitra pemerintah desa . BPD memiliki fungsi dan peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yaitu fungsi legislasi, perwakilan, dan pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi BPD dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Fungsi perwakilan adalah fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Fungsi pengawasan adalah fungsi BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi Masyarakat di Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis serta kendala dalam menjalankan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Analisis data pada penelitian adalah bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh akan dianalisis dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik fakta-fakta dan data-data yang diperoleh dari studi lapangan dan literature untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian menjadi sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan fungsi BPD tentang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum optimal, hal ini disebabkan karena masih adanya kendala-kendala yang dialami BPD. Selain itu, fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan desa bersama kepala desa menunjukan bahwa sudah ada peraturan yang dibuat tetapi dalam merancang dan menetapkan Peraturan Desa tidak ada melibatkan Masyarakat yang mengakibatkan banyak masyarakat yang protes terhadap Peraturan yang dibuat. Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kepala desa juga dikatakan belum baik. Kata Kunci: Fungsi Perwakilan, Legislasi, Pengawasan, Aspirasi Masyarakat

Actions (login required)

View Item