FITRIA ANITA, - (2024) KINERJA CAMAT KECAMATAN ULU PUNGKUT MANDAILING NATAL DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (9MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (852kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan masyarakat kecamatan Ulu Pungkut terhadap kinerja camat dalam memberdayakan masyarakat di kecamatan Ulu Pungkut. Masyarakat mengeluhkan kurangnya kegiatan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan tersebut. Camat dinilai belum efektif dalam menjalankan tugasnya dibidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Adapun pokok permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana kinerja camat kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan? (2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja camat kecamatan Ulu Pungkut Mandailing Natal dalam memberdayakan masyarakat berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini ialah camat kecamatan Ulu Pungkut, pegawai kantor camat Ulu pungkut dan tokoh masyarakat kecamatan Ulu pungkut, kemudian sumber data sekunder pada penelitian ini ialah penelitian terdahulu, literature dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini. Sumber data ini kemudian akan di analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja camat kecamatan Ulu Pungkut dalam memberdayakan masyarakat sudah dijalankan sesuai pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, yaitu mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, adanya sinkronisasi antara program kerja dengan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, dan melakukan pelaporan ke tingkat kabupaten, hal tersebut didukung oleh besarnya partisipasi masyarakat dan kemampuan mengidentiikasi permasalahan sendiri. Namun pemberdayaan yang dilakukan belum sepenuhnya efektif karena pemberdayaan yang dilakukan belum merata ke seluruh Desa/Kelurahan di wilayah tersebut, hal tersebut didasari oleh keterbatasan anggaran, keterbatasan akses internet dan akses jalan yang rusak. Jika di tinjau dari Fiqh Siyasah kinerja camat dalam memberdayakan masyarakat sudah sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan sudah berpatokan dengan karakter rasulullah dalam memimpin. Kata kunci: Kinerja, Tugas Camat, Pemberdayaan Masyarakat, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item