PERMATA AYUNDA HIDAYAT, - (2024) Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text TANPA BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (760kB)

Abstract

ABSTRAK Permata Ayunda Hidayat, (2024) Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi pada pelaksanaan PNPM (Program nasional pemberdayaan masyarakat) di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatera barat dalam penelitian ini adanya tambahan biaya di akhir dan pemotongan biaya diawal dimana anggota yang melakukan peminjaman tidak menerima penuh. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatera Barat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatera Barat dan untuk mengetahui tinjauan Fiqih Muamalah terhadap pelaksanaan program PNPM di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Sumatera Barat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kenagarian Tanjuang Balik Sumatera Barat. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini yaitu anggota kelompok PNPM (program nasional pmberdayaan Masyarakat). Populasi pada penelitian ini terdiri dari 6 kelompok yang masing-masing kelompok berjumlah 10 orang setiap kelompok. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Random Sampling berjumlah 6 orang ketua setiap kelompok dan 2 orang perwakilan dari setiap anggota kelompok berjumlah 18 orang. Sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun metode analisis adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan PNPM khusunya dana bantuan langsung masyarakat yang diawali dengan pembentukan kelompok kemudian pengumpulan proposal yang dilakukan oleh anggota kelompok kemudian melakukan rapat MAN setelah itu baru verifikasi ke lapangan dan dilanjutkan dengan pencairan dana. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah pelaksanaan PNPM khusuhnya dana bantuan langsung masyarakat di kecamatan pangkalan koto baru ini belum memenuhi salah satu persaratan dalam akad qardh dan menurut pendapat ualam yusuf Qardhawi bahwa bentuk hutang piutang, pemberi pinjaman tidak mempunyai hak untuk menerima tambahan atas dan melebihi uang pokok. Yang artinya setiap pinjaman yang menysratkan adanya Kelebihan tanpa adanya kompensasi adalah bnetuk riba yang dilarang dalam agama. Kata kunci : Fiqih Muamalah, Qardh, Simpan Pinjam PNPM .

Actions (login required)

View Item