FITRI YANI SIREGAR, - (2024) PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara). Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (657kB)

Abstract

ABSTRAK Fitri Yani Siregar (2024) :Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Gunungtua Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara). Penelitian ini di latarbelakangi karena lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan landasan hukum yang penting dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Sementara di Desa Gunungtua Julu Pelaksanaan Pegelolaan Dana Desa sebagian belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Contohnya permasalahan tentang ketidaktahuan aparatur desa dalam mengelola dana, dana yang belum mencapai asfek pemberdayaan dan penggunaan dana desa yang lebih terfokus pada pembangunan fisik tanpa adanya pemberdayaan untuk masyarakat yang bisa membantu ekonomi desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua yaitu Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2022 dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Gunungtua Julu Kabupaten Padang Lawas Utara. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Persfektif siyasah digunakan sebagai kerangka evaluasi untuk memeriksa sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam dalam pemerintahan (fiqih siyasah) tercermin dalam pengelolaan Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagian besar telah mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam UndangUndang nomor 6 Tahun 2014 yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahunn 2014 tentang pengelolaan Dana Desa, terkait dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan Dana Desa setiap tahunnya. Namun ada beberapa asfek yang perlu diperhatikan dari persfektif siyasah, seperti transparansi dalam penggunaan dana, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta keadilan dalam pengelolaan dana desa untuk memastikan manfaat yang merata bagi penduduk desa. Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item