Siti Alfiyya, Siti (2024) PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN PERSPEKTIF SIYASAH QODHA’IYYAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (723kB)

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi dari tugas dan wewenang Kejaksaan Negeri Pelalawan dibidang penuntutan maupun penghentian peunututan sesuai dengan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang pengehentian penuntutan. Adapun permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Dikejaksaan Negeri Pelalawan. 2) ) Apa saja faktor penghambat diterapkannya Restoratif Justice Di Kejaksaan Negeri Pelalawan.3) Bagaimana tinjauan siyasah qodho’iyyah terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Dikejaksaan Negeri Pelalawan. Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Di Kejaksaan Negeri Pelalawan. 2) untuk mengetahui faktor penghambat diterapkannya Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Dikejaksaan Negeri Pelalawan. 3) untuk mengetahui tinjauan siyasah qodho’iyyah terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Dikejaksaan Negeri Pelalawan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian Lapangan (Field research). Subjek dalam penelitian ini adalah Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan, Staff Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan, dan Staff Datun Kejaksaan Negeri Pelalawan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Pelalawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan motode analisis deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis. Hasil penelitian menunjukan Kejaksaan Negeri Pelalawan sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya dibidang penuntutan maupun penghentian penuntutan. Penghentian Penuntutan dilakukan dengan mekanisme pemanggilan korban dan pelaku yang telah menerima tawaran perdamaian. Kemudian kedua belah pihak melakukan proses perdamaian selama 14 hari dengan jaksa penuntut umum sebagai fasilitator, setelah perdamaian tercapai penuntut umum menegluarkan surat penghentian penuntutan. Akan tetapi masih ada beberapa kendala diterapkannya restorative justice dikejaksaan negeri pelalawan seperti keterbatasan waktu dan permintaan yang berlebihan dari korban. Menurut perspektif Siyasah Qodho’iyyah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, pengehentian penuntutan sudah sesuai aturan islam.

Actions (login required)

View Item