AHMAD WILDAN ROSADY, - (2024) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Ahmad Wildan R (2023): Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Korban Pelecehan Seksual di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi. Perlindungan anak korban pelecehan seksual, agar anak tetap terjaga dari hal-hal yang dapat merusak mental dan psikis anak. Kasus yang terjadi dalam wilayah Kota Pekanbaru, dimana korban pelecehan seksual anak di bawah umur sering terabaikan dan jarang diperhatikan oleh pihak yang berwajib, yang diperhatikan adalah pelakunya. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta apa hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru . Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empris yang dilakukan di lapangan yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual, serta hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bahwa, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum dapat memberikan perlindungan atas keamanan korban dan keluarganya, dan tidak dapat memberikan penggantian biaya kepada keluarga korban, serta tidak dapat menyediakan penasihat hukum karena tidak memiliki anggaran. Hak korban yang dapat diberikan oleh pihak kepolisian adalah dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban tanpa paksaan, dan memberikan informasi kepada korban dan keluarganya mengenai penanganan kasus. Hambatan dalam perlindungan hukum bagi anak akibat korban pelecehan seksual di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, adalah pihak kepolisian masih mengalami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak karena harus dibimbing oleh orang tuanya. Di samping itu orang tua juga belum maksimal dalam mengawasi anaknya. Kemudian juga fasilitas untuk perlindungan anak belum tersedia, serta korban tidak mendapatkan ganti rugi karena ketidakmampuan pelaku. Kata Kunci: Anak, Korban Pelecehan Seksual, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Actions (login required)

View Item