YOGA PRASETYO, - (2023) EVALUASI KEWAJIBAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PKH BERDASARKAN PERMENSOS NO. 1 TAHUN 2018 DI KELURAHAN TANGKERANG TENGAH KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (516kB)
Preview	Text SKRIPSI YOGA PRASETYO.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Nama : Yoga Prasetyo Nim : 11840113919 Judul : Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Penelitian ini dilatarbelakangi oleh problematika mengenai kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang belum dapat mengelola bantuan yang diberikan sesuai dengan Permensos No.1 Tahun 2018 mengenai PKH. Fenomena yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa masih banyak KPM yang tidak menunaikan kewajiban untuk memprioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai tujuan penggunanaan dana PKH. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa problematika ini terjadi sebab kurangnya sosialisasi dan pemahaman mengenai tujuan kegunaan bantuan PKH.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Evaluasi Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara,observasi,dan dokumentasi Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 1 informan kunci,dan 9 orang informan pendukung. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum melaksanakan kewajiban untuk menggunakan bantuan PKH yang diberikan dalam aspek pendidikan dan kesehatan. KPM belum memprioritaskan bantuan untuk bidang kesehatan dan Pendidikan. Hasil observasi dilapangan banyak ditemukan KPM yang tidak memahami bagaimana menggunakan dana bantuan PKH dengan bijak dikarenakan kurangnya pemahanan dan sosialisasi mengenai kewajiban KPM berdasarkan Permensos No.1 Tahun 2018. Banyak ditemukan dilapangan bahwasanya KPM menggunakan dana bantuan yang diberikan untuk kepentingan lain seperti membayar angsuran dan lain-lain. Hal ini tentu tidak dibenarkan dikarenakan dana bantuan yang diberikan PKH diproritasikan untuk bidang Pendidikan dan kesehatan masyarakat. KPM belum memiliki tanggungjawab dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban dalam memprioritaskan penggunaan dana bantuan yang diberikan untuk Pendidikan dan kesehatan. Kata Kunci : Evaluasi Kewajiban, KPM, PKH

Actions (login required)

View Item