WINDY PUTRI RAHAYU, - (2024) WEWENANG DISKRESI KEPOLISIAN DENGAN TIDAK MENINDAK PENDEMO YANG MELANGGAR PERATURAN LALU LINTAS BERDASARKAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (669kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BABIV.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas sudah pasti ada sanksinya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pendemo dalam wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, namun kenyataan di lapangan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menerapkan diskresi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, tidak menindak pendemo yang melakukan pelanggaran lalu lintas, yang seharusnya diberikan sanksi oleh pihak kepolisian dengan memperhatikan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui wewenang diskresi kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melanggar lalu lintas, serta untuk mengetahui akibat hukum apabila kepolisian tidak menindak pendemo yang melanggar lalu lintas. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yakni penelitian yang dilakukan di lapangan, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa observasi, wawancara, dan studi pustaka, sifat penelitian adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini adalah, diskresi yang diterapkan kepolisian yang tidak menindak pendemo yang melangar peraturan lalu lintas berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di wilayah hukum Polresta Pekanbaru, tidak mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yakni pendemo telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibat hukum polisi yang tidak menindak pendemo yang melanggar peraturan lalu lintas, antara lain dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Di samping itu, pihak kepolisian sengaja membiarkan pelanggaran lalu lintas, dengan alasan bahwa penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak bagi warga negara. Kata Kunci: Diskresi, Kepolisian, Pendemo, dan Pelanggaran Lalu Lintas.

Actions (login required)

View Item