MUHAMMAD SUGIANTO, MSG (2024) HADIS TENTANG KEWAJIBAN DAN HAK PEMIMPIN TERHADAP RAKYAT DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA (STUDI KOMPARATIF ANTARA IBNU HAJAR AL-ASQALANI DENGAN SYEKH AL-UTSAIMIN). Thesis thesis, UIN Suska Riau.

Preview	Text Sugianto.pdf Download (4MB) | Preview
Preview	Text Sugianto bab IV.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Pemimpin wajib melaksanakan kewajibannya terhadap rakyat untuk berlaku adil. Rakyat memiliki kewajiban yang sama, kewajiban untuk mendoakan dan mentaati pemimpin. Di era reformasi ini, antara pemimpn dan rakyat selalu berburuk sangka dan mudah untuk diadu domba. Keadilan seorang pemimpin selalu menjadi tuntutan rakyat di hampir setiap masa, pemimpin yang adil akan mendatangkan kesejahteraan. Tulisan ini mengulas tentang status dan makna hadits terkait kewajiban dan hak pemimpin menurut Ibnu Hajar dan al-Utsaimin. Untuk mengumpulkan semua hadits terkait, penulis menggunakan metode takhrij al-hadits melalui al-Mu’jam al-Mufahras li al-alfazh al-Hadits an-Nabawi dan aplikasi hadits soft, kemudian semua data dianalisa untuk ditemukan makna yang sesuai dengan syarah dari hadits yang dimaksud. Kewajiban dan hak sering kali menjadi perdebatan dari dahulu hingga saat ini. Pemimpin dianggap memiliki sebuah legitimasi yang tidak bisa dibantah dan tidak bisa dilengserkan. Titah pemimpin yang tidak mengajak dan memerintahkan kepada sebuah kemaksiatan sering dianggap wajib untuk ditaati dan dipatuhi serta dilaksanakan dalam kondisi apapun. Sehingga sebuah jabatan acap kali dianggap sebagai sebuah kekuatan yang absolut. Kedua tokoh sepakat bahwa rakyat wajib taat kepada pemimpin selama tidak dalam kemaksiatan. Istilah “kufur” menurut Ibnu Hajar adalah maskiat dan dosa, sementara al-Utsaimin, kufur itu adalah perbuatan kafir, bukan fasiq. Oleh karenanya maka pemimpin yang melakukan maksiat tidak perlu untuk ditaati menurut Ibnu Hajar, mereka perlu dinasehati tetapi tidak boleh memberontak terhadapnya. Sebaliknya menurut al-Utsaimin, selama pemimpin tidak melakukan perbuatan yang kafir, maka wajib untuk ditaati. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur tentang sistem pemakzulan kepala Negara di Indonesia.

Actions (login required)

View Item