Salsadilla Nurhaliza, - (2024) IMPLEMENTASIPERATURANDAERAHNOMOR11TAHUN2016 OLEHTIMUNITREAKSICEPAT(URC)PADASATUANPOLISI PAMONGPRAJADIKOTATEMBILAHAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB V-1.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text BAB I-VI-1.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 OLEH TIM UNIT REAKSI CEPAT (URC) PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA TEMBILAHAN Oleh : Salsadilla Nurhaliza 11970523550 Seiring dengan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk saat ini, maka semakin rentan pula terhadap berbagai pengaruh buruk yang menyebabkan timbulnya penyakit masyarakat. Permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum di kalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir, tepatnya di wilayah Kota Tembilahan. Meskipun aturan Perda telah ditetapkan, nyatanya masih banyak terjadi pelanggar aturan yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis penelitian yang digunakan guna melaksanakan eksplorasi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan jenis yang digunakan adalah jenis deskriptif dimana yang secara tidak langsung menggambarkan bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tembilahan yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan hasil peneliti turun ke lapangan dengan menggunakan teori George Edward III yang terdiri dari empat indikator yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi dalam penelitian ini ditemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pembinaan, pengawasan penindakan ketertiban umum dan penyakit masyarakat belum optimal. Agar dapat terlaksananya kegiatan Tim Unit Reaksi Cepat secara efektif maka dari Satuan Polisi Pamong Praja ini maka diperlukan : 1) Adanya penambahan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat membantu para tim yang bertugas dapat dengan mudah dalam menjalankan tugasnya secara efektif 2) Maka dari itu diperlukan dan dibutuhkan perhatian pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas maupun anggaran baik yang berupa sarana prasarana yang menunjang 3) Untuk semua instansi pemerintah yang terkait dalam penegakan peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 ini ada baiknya juga ikut andil dalam melakukan kegiatan sosialisasi untuk memberantas tindakan pelanggaran ketertiban umum 4) Kepada Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Tim Reaksi Cepat diharapkan lebih transparan lagi dalam memberikan data kepada peneliti di kemudian hari. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Reaksi Cepat

Actions (login required)

View Item