JONI ISKANDAR, - (2024) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 89 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN POS KESEHATAN TERPADU DI MASJID PARIPURNA KOTA PEKANBARU DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (558kB)
Preview	Text SKRIPSI JONI ISKANDAR.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara bertanggungjawab menurut prakarsa sendiri, serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap pemimpin memiliki kewajiban untuk memperhatikan seluruh aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Di antara kewajiban tersebut adalah kesehatan. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memanfaatkan tempat ibadah sebagai sarana pelayanan kesehatan. Salah satunya dengan membentuk pos kesehatan terpadu di seluruh masjid Paripurna yang ada di Kota Pekanbaru. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan (field reseacrh). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafatat postpositivise. Adapun lokasi penelitian ini adalah Masjid Ar-Rahman, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pengurus Masjid Ar-Rahman, jama’ah Masjid Ar-Rahman, dan pegawai bagian Kesejahteraan serta dinas kesehatan puskesman Kecamatan Tampan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perumusan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Majid Paripurna Pekanbaru merupakan langkah baik yang diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan fungsi masjid dan memberikan akses kesehatan kepada masyarakat yang selama ini belum terjangkau. Namun permasalahan yang muncul adalah sejak peraturan tersebut ditanda tangani belum ada realisasinya pada Masjid Paripurna Kecamatan Tampan yaitu Masjid Ar-Rahman. Selanjutnya terbitnya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Pos Kesehatan Terpadu Di Majid Paripurna Pekanbaru sudah sesuai dengan fiqh siyasah. Akan tetapi terkait pelaksanaannya sangat disayangkan belum ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga aturan tersebut hanya tertulis saja dan tidak dilaksanakan. Pelaksanaan aturan ini tidak sesuai dengan fiqh siyasah. Kata kunci: pelayanan, pos kesehatan, masjid paripurna.

Actions (login required)

View Item