Haikal, Haikal (2024) PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (705kB)

Abstract

Adapun penulisan skripsi ini berlatar belakang dari berkembangnya usaha/bisnis di kabupaten Kampar diharapkan dapat menjadi potensi peningkatan dalam penerimaan pajak restoran dan kontribusi yang diberikan oleh pajak restoran dapat memacu pembangunan ekonomi di kabupaten Kampar terutama dilokasi penelitian yakni kecamatan Bangkinang Kota. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bangkinang Kota, Hambatan dalam Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran dan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Bangkinang Kota. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian lapangan (field research). Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Bapenda beserta masyarakat yang terlibat (pemilik restoran). Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan Perda Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan motode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, masih ada rumah makan di kecamatan Bangkinang Kota yang melanggar perda tentang pajak restoran, disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab hambatan dalam dalam menjalankan peraturan daerah tentang pajak restoran adalah rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya sdm dan sarana prasana. Tinjauan dari Fiqh Siyasah ada pelaksanaan yang masih tidak sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh siyasah terutama dalam prinsip kemaslahatan sebab seluruh kegiatan ekonomi harus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar serta mampu menjaga kesinambungan kebaikan generasi yang akan datang.

Actions (login required)

View Item