SYACH REZA MUSLIM AL’ANSHARIE, - (2023) TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK LELANG BARANG BUKTI RAMPASAN NEGARA DI KANTOR KEJAKSAAN INDRAGIRI HILIR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (810kB)
Preview	Text SKRIPSI SYACH REZA MUSLIM AL’ANSHARIE.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Lelang Barang Bukti Rampasan Negara Di Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir Ada dua permasalahan yang melatar belakangi dalam kajian skripsi ini, yaitu Bagaimana Pelaksanaan lelang barang bukti rampasan Negara pada kantor Kejaksaan Indragiri Hilir dan Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik lelang barang bukti rampasan Negara yang ada di Kantor Kejaksaan Indaragiri Hilir. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan hasil dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengambilan sampel sebanyak 4 orang Karyawan kejaksaan Indragiri Hilir pengguna dana dengan metode Purposive sampling dengan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa: praktik lelang barang bukti rampasan Negara yang ada di Kantor Kejaksaan Indaragiri Hilir telah PMK RI Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Sesuai dengan bab 1 ketentuan umum Pasal 1 angka 4, sebelom ingin memulai pelelangan kejaksaan Negeri harus mendapatkan izin dari Kejaksaan tinggi barulah barang bukti tersebut bisa dilelang setelah disetujui permohonan lelang maka kejaksaan harus menentukan harga dasar atau harga limit kepada ahlinya, jika pada pelelangan belom mencapai harga daar yang di tentukan maka lelang tersebut batal, pasca lelang uang akan di setor pihak kejaksaan ke kas Negara dalam waktu 1x24 jam. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Lelang Barang Bukti Rampasan Negara Di Kantor Kejaksaan Indragiri Hilir sudah sesuai dengan prinsip fikih muamalah dikarenakan Al-muzayyadah ini boleh selama belum ditentukan pemenang atas objek tersebut. Penguasaan objek ini diawali dengan akad dan juga diakhiri dengan pembayaran atas objek pihak Kejaksaan telah menetapkan harga limit atau harga terendah hingga terhindar dari bai‟najasy. Kata Kunci: bai’muzayadah, lelang , Kejaksaan, Fikih Muamalah

Actions (login required)

View Item