MAHDIAR, - (2023) PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT TERHADAP NASABAH DENGAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA TANJUNG MEDAN KECAMATAN CERENTIBERDASARKAN PASAL 1313 KUHPERDATA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Mahdiar (2023): Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Terhadap Nasabah Dengan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti Berdasarkan Pasal 1313 Kuhperdata Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga keuangan mikro di pedesaan yang salah satu usahanya memberikan kredit kepada masyarakat serta berperan penting dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa. Berjalannya waktu pelaksanaan sebagaimana tujuan pendirian BUMDes tersebut, terdapat beberapa kredit macet yang dilakukan oleh penerima kredit yang ditandai dengan adanya tunggakan pembayaran sebagaimana kesepakatan yang dibuat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit terhadap nasabah dengan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa Tanjung Medan Kecamatan Cerenti dan apa faktor penghambat pembayaran kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Medan Kecamatan Cerenti. Penelitian ini menggunakan motede penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pemberian kredit antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Medan yaitu dengan mengajukan serta mengisi dan menandatangani permohonan kredit dan akan dinilai kelayakannya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Medan. Apabila dirasa sudah layak, maka penandatangan perjanjian kredit serta penandatangan surat kuasa penjualan agunan akan dilakukan dan pencairan akan disegerakan, sedangkan penyelesaian perjanjian kredit yang dituangkan di dalam surat perjanjian pemberian kredit (SP2K) belum memiliki kepastian hukum yang kuat dalam penyitaan agunan, sebab debitur saat memberikan teguran dan disertai dengan adanya denda kreditur tetap belum membayar angsuran kreditnya sampai surat peringatan ketiga, maka jalan terakhir dengan cara penyitaan atau pelelangan aguanan kreditur untuk melunasi kekurangan dari kredit nasabah, walaupun sampai saat ini pihak Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan belum pernah melakukan sitaan agunan. Faktor penghambat pembayaran kredit di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tanjung Medan Kecamatan Cerenti yaitu kurangnya kesadaran debitur, sehingga debitur enggan untuk membayar karna kurang tegasnya sanksi yang diberikan Badan Usaha Milik Desa Tanjung Medan. Usaha merugi juga menjadi faktor penyebab kenapa debitur tidak mendapat membayar angsuran kreditnya tersebut. Kata Kunci : Perjanjian, Kredit, Wanprestasi, BUMDes

Actions (login required)

View Item