NADIRA PUTRI SALIA, - (2023) PENERAPAN SANKSI ADAT MI NANGKABAU OLEH PEMANGKU ADAT TERHADAP TI NDAK PI DANA PERZI NAHAN DI KENAGARI AN MUARO KECAMATAN SI JUNJUNG. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (614kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (16MB) | Preview

Abstract

Nadira Putri Salia, (2023): Penerapan Sanksi Adat Minangkabau Oleh Pemangku Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung Pada umumnya, tindak pidana perzinahan diadili berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, di Nagari Muaro, Kecamatan Kecamatan Sijunjung, sering terjadinya tindak pidana perzinahan telah mendorong niniak mamak untuk menerapkan hukum adat yang memiliki unsur pidana, dengan mengacu pada Undang Nan Duo Puluah Hukum Adat Minangkabau untuk menangani kasus perzinahan tersebut. Akan tetapi pada saat ini penerapan sanksi adat terhadap tindak pidana perzinahan di Nagari Muaro tidak diterapkan sebagaimana mestinya, karena mulai banyaknya toleransi terhadap kasus tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penerapan sanksi adat minangkabau oleh pemangku adat terhadap tindak pidana perzinahan di Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung serta mengetahui apa kendala dalam penerapan sanksi adat minangkabau oleh pemangku adat terhadap tindak pidana perzinahan di Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang berkonsentrasi pada identifikasi pelaksanaan hukum dengan melihat efektivitas penerapan sanksi adat minangkabau oleh pemangku adat terhadap tindak pidana perzinahan di Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung. Sifat dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi hukum adat minangkabau oleh pemangku adat terhadap tindak pidana perzinahan di Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung belum berjalan secara optimal karena masih adanya kelonggaran dalam penerapan sanksi kepada pelaku perzinahan. Adapun kendala dalam penerapan sanksi adat minangkabau oleh pemangku adat terhadap tindak pidana perzinahan di Kenagarian Muaro diantaranya adalah faktor pemangku adat yang tidak tegas dalam menerapkan sanksi, faktor masyarakat yang kurang peduli terhadap adanya hukum adat, faktor hukum adat yang tidak memiliki hukum tertulis sehingga tidak adanya kepastiaan hukum, faktor perkembangan zaman yang menyebabkan remaja banyak terjerumus kepada budaya luar. Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Adat, Tindak Pidana Perzinahan

Actions (login required)

View Item