SYIFA HAMDI, - (2023) KEKUATAN HUKUM ANJURAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI RIAU TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN ANJURAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (677kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (15MB) | Preview

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan peran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau dalam memberikan anjuran adalah kunci untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum, masih ada permasalahan yang muncul dalam implementasinya. Perusahaan yang tidak mematuhi anjuran tersebut dapat menciptakan potensi pelanggaran hak-hak pekerja, ketidaksetaraan dalam hubungan kerja, dan gangguan dalam ketenangan industrial namun kenyataannya masih banyak perusahaan yang melanggar anjuran. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kekuatan hukun anjuran yang dikeluarkan oleh dinas tenaga kerja provinsi riau terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan anjuran berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, apa faktor yang menghambat kekuatan hukum anjuran yang dikeluarkan oleh dinas tenaga kerja provinsi riau terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan anjuran berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Random sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa anjuran yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau cukup lemah karena tidak adanya penegasan seperti adanya sanksi yang diberikan sehingga masih banyak terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial. Seharusnya diberikan penegasan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau agar para pengusaha tidak bisa berbuat sewenang-wenang terhadap pekerja/buruh. Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Anjuran, Dinas Tenaga Kerja

Actions (login required)

View Item