FAUZI ARDIAN, FA (2024) PROBLEMATIKA NAFKAH DAN PEMELIHARAAN KERABAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA KHUSNUL KHOTIMAH PROVINSI RIAU). Thesis thesis, UIN Suska Riau.

Preview	Text TESIS FAUZI ARDAIN FIX.pdf Download (7MB) | Preview
	Text TESIS FAUZI ARDIAN BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

enelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus penelantaran orang tua atau kerabat. Sebagai contoh di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau terdapat 73 orang yang ditelantarkan, tidak dinafkahi dan diperihara oleh keluarganya. Padahal KUHPerdata pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 46 telah jelas menyebutkan akan kewajiban tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan nafkah dan pemeliharaan kerabat dalam Hukum Positif di Indonesia, mengetahui implementasinya di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau, dan bagaimana bentuk reformulasi yang tepat dan efektif terhadap Hukum Positif di Indonesia, khususnya dalam KUHPerdata pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 46. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang di lakukan di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau, teknik pengumpulan dilakukan dengan observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Positif di Indonesia mengatur tentang nafkah kerabat (orang tua), juga didapati bahwa implementasi dari KUHPerdata pasal 321 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 46 sebagai dasar hukum sudah dilaksanakan dengan baik oleh UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Provinsi Riau, adapun implementasi di masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hal itu didasari beberapa alasan baik itu waktu (sibuk) atau karena masalah keuangan. Adapun implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang pemeliharaan orang terlantar telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal. Penelitian ini juga memberikan reformulasi pada Hukum Positif, khususnya isi pasal 321 KUHPerdata dan pasal 46 Undang-undang No 1 Tahun1974, seperti: a. Menambahkan kalimat “keluarga dalam garis keturunan ke samping (hawasy), b. Mengusulkan adanya penambahan kriteria miskin, c. Mengusulkan adanya sanki bagi masyarakat yang tidak melaksankan aturan tersebut. Hal tersebut bertujuan agar Hukum Positif di Indoneisa lebih efektif dan lebih relevan dengan keadaan zaman ini.

Actions (login required)

View Item