ZIKRI FORMAS, - (2023) PENGATURAN KEADAAN MEMAKSA PENGGUNAAN SENJATA API BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN PASAL 10 AYAT 2 NOMOR 18 TAHUN 2015 STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (589kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Zikri Formas (2023): Pengaturan Keadaan Memaksa Penggunaan Senjata Api Berdasarkan Peraturan Kepolisian Pasal 10 Ayat 2 Nomor 18 Tahun 2015 Studi Kasus Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penelitian ini di latarbelakangi Penerapan kebijakan penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil diberbagai negara bervariasi. Pertama, memberikan kewenangan menguasai Senjata Api terhadap Polisi dan Tentara saja dan melarang masyarakat sipil menguasai senjata ini di Negara Jepang. Kedua, Masih memungkinkan anggota masyarakat sipil tertentu memiliki Senjata seperti di Indonesia. Rumusan maslah penelitian Bagaimana pengaturan keadaan memaksa dalam penggunaan senjata api berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, Bagaimana tolak ukur penggunaan senjata api untuk keadaan memaksa yang dilakukan anggota Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian umtuk mengetahui bagaimana Pengaturan keadaan memaksa dalam penggunaan senjata api berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, untuk mengetahui tolak ukur penggunaan senjata api untuk keadaan memaksa yang dilakukan anggota Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Jenis penelitian hukum sosiologis, metode pengumpulan data observasi, wawancara dan studi kepustakaan, informan penelitian ini berjumlah 4 Responden 1 Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru 3 Penyidik Reskrim Polresta Pekanbaru. Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis kualitatif.. Hasil penelitian Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 berkaitan dengan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang diberi izin memiliki dan mengunakan senjata api hanya dalam keadaan dirinya mendapat ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda, serta kehormatan. Berdasarkan bunyi Pasal 10 ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015, tidaklah jelas mengenai bagaimana situasi dan kapan waktu yang tepat bagi masyarakat sipil untuk menggunakannya haknya dalam menggunakan senjata api guna melindungi diri. Tolak Ukur Penggunaan Senjata Api Untuk Keadaan Memaksa yang Pertama, melakukan pembelaan terpaksa (noodweer), menembak pelaku dengan risiko dianggap melanggar HAM. Kedua, membiarkan kejadian tersebut, dengan risiko dinilai tidak melindungi warga. Ketiga, dia sendiri yang menjadi korban penembakan. Maka jikalau sekiranya membahayakan nyawa korban ataupun pihak polisi yang bertugas tentu tindakan yang diambil menembak pelaku. Kata Kunci : keadaan memaksa, penggunaan senjata api

Actions (login required)

View Item