NURGAYAH, - (2023) TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEWENANGAN BIDANG INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PASAL 30B HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Pengadaan Jaringan Internet UIN Suska Riau). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (785kB)
Preview	Text SKRIPSI NURGAYAH.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Nurgayah, (2023) : Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Bidang Intelijen Kejaksaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 30b Huruf D Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Studi Kasus Pengadaan Jaringan Internet Uin Suska Riau) Korupsi merupakan suatu tindakan yang merugikan negara dan masyarakat secara luas. Pencegahan korupsi menjadi sebuah kebutuhan mendesak guna mengatasi dampak negatif yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Kewenangan kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum sangat penting dalam upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana kewenangan bidang intelijen kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana upaya bidang intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kewenangan bidang intelijen kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui upaya bidang intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peundang-undangan serta pendekatan kasus dengan metode studi literatur serta dengan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan bidang Intelijen kejaksaan dalam pencegahan tindak pidana korupsi beberapa kewenangan belum terlaksana dan kewenangan yg lain masih harus ditingkatkan lagi. Upaya Pencegahan tindak pidana korupsi meliputi program pembinaan masyarakat taat hukum, Program peningkatan jaringan masyarakat anti Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), TP4, Program Akur, Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi serta Jaksa Masuk Kampus. Kata Kunci : Korupsi, Pencegahan, Kewenangan Kejaksaan

Actions (login required)

View Item