YUMNA, - (2023) PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI DALAM MENGATASI PELAKU LGBT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (825kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (9MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK YUMNA, (2023) : Peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Dalam Mengatasi Pelaku LGBT Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum. Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum. Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 39, yaitu berwenang melakukan tindakan preventif, represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap objek dan pelaku pelanggaran dan menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran. Namun kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bukittinggi. Salah satunya yaitu banyak ditemukan pelaku LGBT di Kota Bukittinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi pelaku LGBT di Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan untuk mengetahui hambatan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT di Kota Bukitinggi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan hukum kepada masyarakat. Sifat penelitian ini adalah deskrptif yaitu menggambarkan gejala dan fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum. Sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pelaku LGBT yang ditemukan meningkat setiap tahunnya. Pemerintah Daerah belum bisa memberikan upaya pencegahan secara optimal untuk mengatasi berkembangnya LGBT di Kota Bukittinggi, seperti melakukan sosialisasi secara berkala dan menyeluruh atau melakukan tindakan yang dapat memberikan pengetahuan/kesadaran kepada masyarakat tentang dampak dan bahaya LGBT. Hambatan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam mengatasi pelaku LGBT, yaitu Pemerintah Daerah kesulitan menjaring pelaku LGBT karena mereka melakukan perbuatannya secara tersembunyi, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya kesadaran dan pendidikan, permasalahan sosial dan ekonomi, dan pengaruh lingkungan Kota Bukittinggi. Kata Kunci: LGBT, Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah

Actions (login required)

View Item