REGITA TATIA ZALZABILA, - (2023) PENILAIAN PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ILLEGAL FISHING KAPAL ASING. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (644kB)
Preview	Text SKRIPSI REGITA TATIA ZALZABILA.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Regita Tatia Zalzabila(2023): Penilaian Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Putusan Hakim dalam Perkara Illegal Fishing Kapal Asing Illegal fishing sering terjadi di Negara Indonesia karena Indonesia merupakan Negara Kepulauan dan memiliki Kawasan perairan yang luas. Pada faktanya, penegakan hukum terhadap illegal fishing sudah berjalan, namun penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia baru dirasakan ketegasannya terhadap pelaku perorangan, sedangkan terhadap korporasi masih dapat dikatakan belum maksimal penanganannya. Sanksiyang diberikan seringkali hanya kepada pelaku perorangan seperti, ABK.Bagaimana penilaian prinsip Pertanggung Jawaban Korporasi Pidana Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Illegal Fishing yang dilakukan oleh Korporasi? Dan Bagaimana Pembangunan Hukum perikanan berdasrkan Prinsip Pertanggung jawaban korporasi ? Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana penilaian prinsip Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Illegal Fishing yang dilakukan oleh Korporasi dan Untuk mengetahui Pembangunan Hukum perikanan berdasrkan Prinsip Pertanggung jawaban korporasi. Metode penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi documenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan hanya mengakui pengurus korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengenyampingkan sistem pertanggungjawaban korporasi langsung adalah hal yang tidak tepat, penjatuhan pidana kepada korporasi langsung akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan berimbas juga kepada pengurusnya. melihat kesenjangan antara peraturan, hukum, ketetapan pemerintah yang ada dengan kenyataan di lapangan. Masih banyak tindakan tindakan yang tidak sesuai dengan hal yang seharusnya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan masih lemahnya sumberdaya manusia kita yang menjadikan orang yang tidak berkompeten menjadi pilar penegak hukum ( Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Permasyarakatan, dan Advokat ) di Indonesia. Kata kunci: Illegal Fishing, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum

Actions (login required)

View Item