ALWIS KARNI, - (2023) Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Sarana Konten Pornografi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”. Skripsi thesis, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM.

	Text (BAB IV) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (561kB)
Preview	Text TANPA BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK ALWIS KARNI, (2023): Media sosial melahirkan keresahan-keresahan baru, di antaranya muncul perkembangan penyebaran pornografi dengan situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda, yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian bangsa dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Kasus pornografi dimedia sosial tentunya sangat tidak sejalan dengan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yang berbunyi : Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi setiap orang yang melanggar akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”. Maka, dengan telah terjadinya pelanggaran di wilayah hukum Polresta Pekanbaru ini, maka selaku penegak hukum harus lebih tegas dalam penegakan hukum itu sendiri. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap terhadap penyalahgunaan aplikasi media sosial sebagai sarana konten pornografi dan faktor penghambat dalam penegakan hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara yang didapati langsung dari narasumber. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Polresta Pekanbaru terhadap penyalahgunaan aplikasi media sosial sebagai sarana konten pornografi masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan media sosial ini yang terdiri dari berbagai faktor yang dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilakukan di Polresta Pekanbaru Riau. Kata Kunci: Media Sosial, Pornografi, Penegakan Hukum, Polresta Pekanbaru

Actions (login required)

View Item