MUHAMMAD IQBAL HARAHAP, - (2023) TINJAUAN YURIDIS RANGKAP JABATAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI KOMISARIS DI BUMN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 (STUDI KASUS APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Iqbal Harahap (2023) : Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Oleh Aparatur Sipil Negara Sebagai Komisaris di BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Kementerian Keuangan) Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus anak seorang Dirjen Pajak yang mengakibatkan ditemukan oleh Ombudsman dan Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) pada tahun 2023 terdapat 37 pejabat Kementerian Keuangan merangkap jabatan sebagai Komisaris di BUMN dan anak perusahaan BUMN. Dalam konteks ini tidak sesuai dengan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana tinjauan yuridis dari rangkap jabatan yang dilakukan oleh Aparatus Sipil Negara Kementerian Keuangan sebagai Komisaris di BUMN, dan juga bagaimana implikasi hukum yang terjadi dalam hal rangkap jabatan oleh aparatur sipil negara sebagai komisaris di BUMN Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research) dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknis analisa data tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil dari Penelitian ini dapat diketahui bahwa terjadinya konflik norma hukum antara Peraturan Mentri BUMN PER 10/MBU/10/2020 dengan Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Pelayanan Publik diamana hal tersebut jelas tidak sesuai dengan wujud hierarki perundang-undangan yang ada dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimana kedudukan Undang-Undang berada persis dibawah Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti kekuatan hukum dari Undang-Undang sendiri lebih kuat, hal ini juga sejalan dengan asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu lex superiori derogate lex inferiori yang berarti undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah. Sedangkan Peraturan menteri sendiri berada dalam Pasal 8 yang dimana tidak termasuk kedalam hierarki perundang-undangan berujung pada ketidak pastian hukum terkait rangkap jabatan, Kurangnya alasan pembenar dan teoritis dilakukannya rangkap jabatan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai Komisaris di BUMN, juga menimbulkan dampat negatif diataranya rentan akan benturan kepentingan, mendapatkan penghasilan ganda dari pemerintahan, diragukannya profesionalitas dan independensi dari Aparatur Sipil Negara dan Komisaris. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Rangkap Jabatan, Aparatur Sipil Negara

Actions (login required)

View Item