HENDRIK, - (2023) PELAKSANAAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMAKAIAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI (Studi Kasus Polresta Pekanbaru). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (735kB)
Preview	Text SKRIPSI HENDRIK.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Hendrik, (2023) :Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi (Studi Kasus Polresta Pekanbaru) Salah satu kelengkapan kendaraan bermotor yang wajib dilengkapi adalah tanda nomor kendaraan bermotor yang hal tersebut telah diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Namun faktanya masih banyak pengendara kendaraan bermotor di kota Pekanbaru yang tidak menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor resmi dan/atau yang asli terbitan dari Korlantas Polri, pernyataan tersebut dibuktikan dengan data pelanggran yang masuk kedalam buku catatan tilang Polresta Pekanbaru dan tentu ini belum sesuai dengan norma dari peraturan tersebut. Kepolisian juga tidak melaksanakan secara maksimal kewenangannya dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut sehingga menjadikan masyarakat masih banyak yang tidak patuh terhadap aturan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan Kepolisian Polresta Pekanbaru dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi. Jenis penelitian ini adalah hukum sosiologis, yaitu penelitian yang menganalisis dan mempelajari fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan non random sampling dengan analisis data kualitatif kemudian penarikan kesimpulan secara induktif. lokasi penelitian ini adalah Kepolisian Resort (Polresta) Kota Pekanbaru yang berada di jalan Ahmad Yani, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya Kepolisian Polresta Pekanbaru masih belum maksimal, hal ini dikarenakan pihak kepolisian tidak melakukan penegakan hukum secara represif. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru lebih banyak memberikan teguran dari pada melakukan penindakan penilangan dan penyitaan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Adapun hambatan yang dialami yaitu kurangnya personel yang bertugas dilapangan, banyaknya kios penyedia jasa pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor tidak resmi di Kota Pekanbaru, kurangnya regulasi yang mengatur tetang pembuatan tanda nomor kendaraan bermotor dan kurangnya kesadaran masayarakat akan hukum yang berlaku. Kata Kunci : Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian, Penegakan Hukum, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi.

Actions (login required)

View Item