YUSRIL MIRTA MAHENDRA, - (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PTUN PEKANBARU TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DUSUN TELUK JERING KAB. KAMPAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) bab 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text kecuali bab 4.pdf Download (18MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Hakim Ptun Pekanbaru Tentang Pemberhentian Kepala Dusun Teluk Jering Kab. Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana mengetahui, memahami dan menjelaskan permasalahan yang terjadi terhadap pemberhentian kepala Dusun Teluk Jering Kab. Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Adapun pendektan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan tentang pemberhentian Kepala Dusun Teluk Jering Kab. Kampar. Teknik pengumpulan data yakni menggunakan informan dimana jumlah informan berjumlah 7 orang yaitu, Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, dan 3 Masyarakat. Adapun hasil penelitian yang didapatkan dalam putusan pengadilan tentang pemberhentian Kepala Dusun Teluk Jering Kabupaten Kab. Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah adalah benar sesuai kajian hukum dan menurut Undang-Undang. Dimana SK putusan pemberhentian itu dinyatakan batal menurut hukum dalam putusan pengadilan tata usaha Pekanbaru. Yang dimana jabatan kepala dusun di kembalikan menjadi kepala Dusun. Sedangkan Dalam perspektif Fiqih Siyasah dusturiyah menyatakan pemberhentian Kepala dusun di desa Teluk kenidai belum berjalan sesuai dengan fiqih siyasah dusturiyah karna menurut hasil penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa Pj Kepala Desa Teluk Kenidai mengeluarkan surat keputusan bertentangan dengan pandangan siyasah dusturiyah. Karena melanggar tiga prinsip yaitu asas pemerintahan yang baik, prinsip derajat kemuliaan manusia dan prinsip keadilan anti diskriminasi.

Actions (login required)

View Item