Agus Tiwar, Agus (2023) PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DESAMENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENURUT FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (561kB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari latar belakang terdapatnya indikator kurang maksimalnya peran pedagang kaki lima dalam mengimplementasi tentang Penertiban Pedagang Kaki Kima di Desa Menggala Sakti, dalam merealisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Adapun yang menjadi Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana Penertiban Pedagang Kaki lima di Desa Menggala Sakti, Apa Hambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kabupaten Rokan Hilir, serta Bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti menurut Fiqih Siyasah. Jenis Penilitian ini adalah penilitian lapangan (field research) yaitu penilitian yang pengumpulan datanya dilakukan dilapangan yang diperoleh dari informen dan objek penilitian.Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Proses Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum, Untuk mengetahui Apa Hambatan Penetiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti Kabupaten Rokan HilirMenurut Fiqh Siyasah. Serta Untuk mengetahui Bagaimana Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Menggala Sakti menurut Perspektif Fiqih Siyasah. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwasanya Penertiban Pedagang Kaki Lima Didesa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum menurut perspektif fiqih siyasah, dikatakan cukup terealisasikan namun belum maksimal dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan ketertiban umum bahwasanya ada beberapa faktor penghambat pelaksanaan ketertiban umum seperti Banyaknya masyarakat yang kurang mampu dalam menyewa ruko atau kios hal ini menjadi pemicu serta penyebab ketidaktertiban pedagang kaki lima sehingga mereka terpaksa berjualan dipinggiran jalan yang menyebab jalanan macet. Ditinjau dari perspektif fiqih siyasah.hal ini sejalan dengan fiqih Siyasah Dusturiyyah dimana masyarakat merupakan tanggung jawab dari seorang pemimpin.

Actions (login required)

View Item