Asim Arsyad, Asim (2023) HAK TANAH ULAYAT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH : STUDI KASUS DESA BENCAH KELUBI KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (502kB)

Abstract

Hak Ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat atas segala sumber daya agraria yang ada dalam wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dengan demikian obyek dari hak ulayat meliputi segala sumber daya agraria (bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya). Dalam penulisan ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni Bagaimana Kedudukan dan Ketentuan Hak Tanah Ulayat di desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar, Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Ketentuan Hak Tanah Ulayat di desa Bencah Kelubi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa Bencah Kelubi. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi sebagai data primer yang dihimpun dari Tokoh Masyarakat dan Masyarkat di desa Bencah Kelubi. Sedangkan data sekunder data yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Melalui wawancara dan observasi di lapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an, hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mendapatlan kesimpulan. Dari hasil penelitian peneliti di lapangan, mengasilkan kesimpulan terhadapat hak tanah ulayat di desa Bencah Kelubi yang dimiliki oleh suku Piliang Juanso dan Piliang Tuok Somad terhadap pembagian hasil dari kebun sawit ini belum jelas pembagianya, dan tidak pernah disampaikan kepada anggota persukuan,dalam pelaksanaanya juga tidak ada transparansi terhadap pembagian hasil kepada anggota persukuan, sehingga hak dan ketentuan dari tanah ulayat tersebut belum jelas kedudukanya. Terhadap Tinjauan Fiqh Siyasah berkaitan dengan permasalahan ini dimana keterkaitan hubungan antara Pemimpin dengan rakyatnya, dengan tujuan pemimpin harus menjalankan segala bentuk kesepakatan yang telah ada demi kesejahteraan rakyatnya bisa dikatakan Maslahahtul Mursalah. Sedangkan hasil dari penelitian, bahwa antara pemimpin (datuk/Ninik mamak) dengan anggota Suku (kemanakan) tidak adanya transparansi terhadap pembagian hasil, dalam kesepakatan yang telah disepakati sampai saat ini belum terlaksana terhadap pembagian hasil dari tanah ulayat yang telah berubah menjadi kebun sawit, sehingga dalam hal ini tidak sesuai dengan kajian fiqih siyasah.

Actions (login required)

View Item