T Muhammad Fadhil, - (2023) PELAKSANAAN PENGAWASAN MENURUT PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 103 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK DI KECAMATAN SIAK SRI INDRAPURA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (319kB)

Abstract

Pelaksanaan kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Pelaksanaan kebijakan juga diartikan sebagai alat administrasi hukum di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Pengawasan merupakan proses dalam pelaksanaan kegiatan untuk melihat apakah pekerjaan yang telah dijalankan, dilaksanakan atau yang diselenggarakan itu sesuai dengan apa yang direncanakan atau yang dikehendaki. Pengawasan dapat diartikan dengan pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa apakah pekerjaa yang telah dilakukan atau dalam melaksanakan suatu pekerjaan itu sudah sesuai dengan apa yang sebelumnya telah ditetapkan atau yang sebelumnya telah direncanakan Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Menurut Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 Tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura dilihat dari belum meratanya penyuluhan tentang pengurangan dan pengelolaan plastik melalui 3R (Reuse, Reduce, Recycle) di Kecamatan Siak Sri Indrapura, sumber daya manusia juga belum mendukung, sumber daya finansial yang dimiliki masih terbatas, dan tidak adanya tanda daerah bebas plastik atau larangan menggunakan kantong plastik di Kecamatan Siak Sri Indrapura tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak tidak optimal. Upaya pembinaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak yang pertama adalah dengan cara sosialiasi secara langsung ke masyarakat. Namun peneliti menemukan bahwa sosialisasi secara langsung ke masyarakat tidak dilakukan secara menyeluruh. Adapun faktor penghambat dari pelaksanaan ini adalah kurangnya anggaran dana dari pemerintah.

Actions (login required)

View Item