Zakiah (2014) PELAKSANAAN PENGAWASAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TERHADAP PENERAPAN UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) PADA PEDAGANG PASAR CIK PUAN DI PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (48kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (45kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (66kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (116kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (16kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (15kB) | Preview

Abstract

Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara penjualan yang mereka lakukan, tanpa memperhatikan etika dan norma yang harus dipatuhi dan merugikan hak-hak konsumen diantaranya dengan manipulasi harga, pengurangan takaran dan timbangan, menjual produk yang cacat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang sangat dibutuhkan untuk dapat melindungi kepentingan konsumen. Salah satu lembaga pemerintahan yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lembaga ini mengawasi berbagai kegiatan pelaku usaha diantaranya mengenai penerapan UTTP. Upaya pengawasan ini dilakukan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan. Permasalahan dan tujuan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana peran Dinas Perinduntrian Dan Perdagangan dalam mengawasi Penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) pada pedagang Pasar Cik Puan Pekanbaru dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan dalam memberikan hak-hak konsumen. Penelitian dilakukan pada Pasar Cik Puan Pekanbaru dan Kantor Disperindang Pekanbaru. Adapun sampel yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 50 orang, Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Sumber data yang di peroleh data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui Observasi, Angket, dan Wawancara. Sedangkan Teknik Analisis data menggunakan metode Analisis deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perinduntrian Dan Perdagangan dalam mengawasi penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) pada pedagang pasar Cik Puan Pekanbaru belum diterapkan secara efektif, pengawasan Disperindag Pekanbaru lebih menfokuskan kepada UTTP dengan skala besar seperti SPBU, pengawasan pada pasar tradisional hanya dilakukan berdasarkan atas program kerja dan laporan konsumen, karena kurangnya pengawasan pada pasar tradisional sehingga masih ditemukan praktek kecurangan terhadap akurasi timbangan pada pedagang Pasar Cik Puan Pekanbaru, hal ini dibuktikan dengan tansaksi tidak memenuhi hak-hak konsumen yang telah dilindungi oleh undang-undang, diantaranya adalah hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan UTTP, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dalam transaksi jual beli, hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan UTTP. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan dalam memberikan hak-hak konsumen belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan tugas yang dihadapi oleh Disperindag semakin luas dan kompleks, sanksi bagi pelaku usaha belum memberi efek jera atas temuan hasil pengawasan penerapan UTTP, masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam menaati Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, menjadikan konsumen sebagai objek aktivitas bisnis oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan berbagai cara penjualan yang mereka lakukan, tanpa memperhatikan etika dan norma yang harus dipatuhi dan merugikan hak-hak konsumen diantaranya dengan manipulasi harga, pengurangan takaran dan timbangan, menjual produk yang cacat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang sangat dibutuhkan untuk dapat melindungi kepentingan konsumen. Salah satu lembaga pemerintahan yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Lembaga ini mengawasi berbagai kegiatan pelaku usaha diantaranya mengenai penerapan UTTP. Upaya pengawasan ini dilakukan untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam transaksi perdagangan. Permasalahan dan tujuan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana peran Dinas Perinduntrian Dan Perdagangan dalam mengawasi Penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) pada pedagang Pasar Cik Puan Pekanbaru dan apa upaya hukum yang dapat dilakukan dalam memberikan hak-hak konsumen. Penelitian dilakukan pada Pasar Cik Puan Pekanbaru dan Kantor Disperindang Pekanbaru. Adapun sampel yang di ambil dalam penelitian ini sebanyak 50 orang, Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Sumber data yang di peroleh data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui Observasi, Angket, dan Wawancara. Sedangkan Teknik Analisis data menggunakan metode Analisis deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perinduntrian Dan Perdagangan dalam mengawasi penerapan Ukuran, Takaran, Timbangan Dan Perlengkapannya (UTTP) pada pedagang pasar Cik Puan Pekanbaru belum diterapkan secara efektif, pengawasan Disperindag Pekanbaru lebih menfokuskan kepada UTTP dengan skala besar seperti SPBU, pengawasan pada pasar tradisional hanya dilakukan berdasarkan atas program kerja dan laporan konsumen, karena kurangnya pengawasan pada pasar tradisional sehingga masih ditemukan praktek kecurangan terhadap akurasi timbangan pada pedagang Pasar Cik Puan Pekanbaru, hal ini dibuktikan dengan tansaksi tidak memenuhi hak-hak konsumen yang telah dilindungi oleh undang-undang, diantaranya adalah hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan UTTP, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dalam transaksi jual beli, hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan UTTP. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan dalam memberikan hak-hak konsumen belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan tugas yang dihadapi oleh Disperindag semakin luas dan kompleks, sanksi bagi pelaku usaha belum memberi efek jera atas temuan hasil pengawasan penerapan UTTP, masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam menaati

Actions (login required)

View Item