PENYELESAIAN KASUS POLIGAMI TANPA IZIN OLEH MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN MALAYSIA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Noor Alyani Binti Adzmin, (2015) PENYELESAIAN KASUS POLIGAMI TANPA IZIN OLEH MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN MALAYSIA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
fm.pdf

Download (239kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 1.pdf

Download (127kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 2.pdf

Download (57kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB 3.pdf

Download (116kB) | Preview
[img] Text
BAB 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (203kB)
[img]
Preview
Text
BAB 5.pdf

Download (10kB) | Preview
[img]
Preview
Text
em.pdf

Download (19kB) | Preview

Abstract

Skripsiini berjudul : “PENYELESAIAN KASUS POLIGAMI TANPA IZIN OLEH MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN MALAYSIA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM” . Poligami diharuskan dalam Islam dan bukanlah suatu kewajiban yang mesti ditunaikan oleh umat Islam. Islam hanya membolehkan poligami apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 3 yaitu mampu berlaku adil dan jika tidak mampu berlaku adil maka nikahilah satu saja. Pengaturan poligami ini adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dalam membina tujuan asal sebuah pernikahan yaitu sakinah, mawaddah dan warammah. Bagi memastikan agar syarat-syarat dan ajaran Al-Quran ini terlaksana maka di Negara Malaysia khususnya Kelantan ada undang-undang yang mengatur tentang poligami ini yaitu Undang-Undang No.6 Keluarga Islam Kelantan 2002 pasal 23 yaitu bagi suami yang ingin berpoligami haruslah mendapatkan izin secara bertulis daripada Mahkamah Rendah Syariah Kota Bharu Kelantan terlebih dahulu sebelum mengakadnikahkan pernikahan yang lain. Walaupun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang poligami ini tetapi masih ramai lagi masyarakat Kelantan yang melakukan poligami tanpa izin mahkamah berdasarkan kasus yang penulis dapatkan di Mahkamah. Dengan ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji tentang pelanggaran hukum ini. Adapunpermasalahandalamskripsiiniyaituapasajafaktor- faktorpenyebabterjadinyapoligamitanpaizinmahkamahberdasarkanputusanMahka mahRendah Syariah Kota Bharu Kelantan,bagaimanaprosedur- prosedurpenyelesaiankasuspoligamitanpaizinmahkamahdanbagaimanatinjauanhuk um Islam terhadappenyelesaianpoligamitanpaizinMahkamahRendahSyariah Kota Bharu Kelantan. Dalampengambilan data, penelitimenggunakanbeberapateknikyaitu, observasi, wawancara, angketdananalisisdokumenuntukmendapatkanbahananalisis.Data-data yang terkumpultersebutbersumberkepada data primer yaitu data-data yang penelitiperolehidarilapangandan data sekunderyaitu data-data yang diperolehidaribuku-bukubacaan yang mempunyaihubungandenganmasalah yang diteliti.Setelah data terkumpul, kemudiandianalisisdenganmenggunakanmetodekualitatif. Hasil daripenelitian ini,penulismenyimpulkanbahwabagipasangan yang melakukanpoligamitanpaizinmahkamahperlumendaftarkan pernikahan merekakeMahkamahRendahSyariah Kota Bharu Kelantan bagimengesahkan pernikahan merekadanmendapatkanaktenikah yang sahdari Malaysia.Permohonanpengesahanpoligamiiniperlumengisiborang 8 danmenunggusuratuntukdibicarakandandisahkan pernikahan mereka. Jika pernikahan initidakdidaftarkanakanmemberiefekkepadamasadepananak- anakdanistridalammenuntuthakmerekananti. Faktor yang menyebabkanterjadinyapoligamitanpaizinmahkamah yang dilakukanolehsebagianmasyarakat Kota Bharu, Kelantan adalahkarenakurangnyakesedaran di kalanganmasyarakatuntukmematuhiundang- undang, inginmerahsiakankepadaistri, faktorgeografi, faktorperzinaan, danfaktortidakmendapatizindaripadawali. Dalamtinjauanhukum Islam poligamitanpaizinmahkamahinitetapdianggapsahkarenatidakadaperintahdarinashu ntukmelakukanpoligamiharusmendapatkanpengesahandarimahkamah. Akan tetapipengaturanpoligamiinibukanbermaksudmenentangpoligamitetapisebagaimen jagakebajikandankemuliaanwanitasertamemastikanbahwasuami yang berpoligamitidakmengabaikanistridananak-anak yang sediaada.Dalamhukumpositif di Malaysia, khususnya Kelantan kewenanganuntukmemprosesperkawinanpoligamiinitelahdilimpahkanolehnegarak epadapengadilandengandemikianmelakukanpoligamitanpaizindarimahkamahterle bihdahulutidakakandiakuihukumdariperkawinantersebutdanakanmemberiefekkepa da masa depananak-anakdanistridalammenuntuthakmerekananti.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 200 Agama > 290 Agama Selain Kristen > 297 Islam > 297.5 Etika Islam, Praktik Keagamaan > 297.56 Etika Moral Islam dalam Hal Tertentu
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)
Depositing User: eva sartika
Date Deposited: 14 Sep 2016 19:16
Last Modified: 14 Sep 2016 19:16
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/7341

Actions (login required)

View Item View Item