MIFTA HURRAHMAH, - (2023) TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PENETAPAN WALI ADHAL PUTUSAN NOMOR 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn ( STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS IB KABUPATEN KAMPAR). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI MIFTA HURRAHMAH.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Mifta Hurrahmah (2023): Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Wali Adhal Putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/Pa.Bkn (Studi Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar) Dalam pernikahan Islam keberadaan seorang wali merupakan suatu yang harus dipenuhi, yaitu tanpa adanya wali maka pernikahan itu batal atau tidak sah. Berdasarkan kompilasi Hukum Islam Pasal 23 tentang wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada maka wali hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar dalam putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasikan di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar menggunakan metode kualitatif. Respondennya adalah satu orang Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB, satu orang Ketua Hakim, dua orang Hakim Anggota, satu orang Ketua Panitera dan satu orang Panitera pengganti. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: (1) Di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar terdapat perkara wali adhal. Yang menjadi alasan utama terjadinya permohonan perkara wali adhal disebabkan atas ketidak restuan seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan calon suami yang memiliki pendidikan yang lebih rendah dari anaknya. Rujukan yang dipakai hakim dalam melaksanakan penetapan wali adhal dari Kompilasi Hukum Islam, Namun, pelaksanaan penetapan wali Adhal ini bertentangan dengan Hukum Islam. (2) Dasar dan pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan perkara wali adhal, dalam hal ini Putusan Nomor Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn telah sesuai dengan kaidah hukum. Alasan ayah kandung (wali) pemohon telah menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon karena calon suami pemohon berstatus duda, selama persidangan wali pemohon tidak mau hadir dalam persidangan perkara ini. Alat bukti yang dijadikan pada persidangan ini adalah alat bukti surat dan adanya keterangan dari dua orang saksi. Kata Kunci: Wali, Wali Adhal, Tinjauan Hukum Islam, Putusan

Actions (login required)

View Item