Fatur Rahman, Rahman (2023) LARANGAN JIMA’ PASCA AKAD NIKAH SEBELUM PESTA PERNIKAHAN DALAM ADAT SUKU BUGIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Studi Kasus Desa Sencalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (466kB)

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi adanya larangan jima’ pasca akad nikah bagi pengantin setelah akad nikah dilaksanakan dan menunggu pelaksanaan walimah dalam tradisi suku Bugis desa Sencalang. Larangan ini bertujuan agar kedua mempelai terhindar dari musibah dan bentuk ikhtiar agar terhindar dari fitnah masyarakat. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan larangan jima’ pasca akad nikah menjelang pesta pernikahan dan pandangan hukum Islam terhadap larangan tinggal serumah pasca akad nikah di desa Sencalang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Lokasi penelitian dilakukan di desa Senacalang, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Sumber data yang digunakan adalah adalah masyarakat dan tokoh adat serta tokoh agama sebagai data primer, data yang bersumber dari buku sebagai data sekunder. Populasi yang digunakan adalah masyarakat desa Sencalang dengan sampel 15 orang yang terdiri dari 2 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama dan 12 orang masyarat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik penulisan deduktif dan deskriptif analitif. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan tinggal serumah pasca adak nikah menjelang pesta pernikahan. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa dalam pelaksanaan pernikahan, masyarakat masih terikat dengan adat tradisi berupa adanya larangan untuk berjima’. Dalam tinjauan hukum Islam, jika dilihat dari segi maqasid as-syari’ah tradisi ini lebih besar mudharatnya dibandingkan manfaatnya. Karena kemudharatan yang ada tersebut dikhawatirkan tidak terlaksananya acara pernikahan atau batalnya suatu pernikahan. Oleh karena itu, tradisi larangan jima’ ini dapat disiasati dengan memperbolehkan keduanya untuk melakukan jima’, sehingga tidak menghambat dari maqasid as-syar’iyah itu sendiri, tetapi jika acara pesta pernikahannya yang ditunda itu tidak menjadi permasalahan. Karena acara pesta pernikahan bukan lah tujuan dari maqasid as-syar’iyah, tetapi sudah menjadi ‘urf atau tradisi dimasyarakat

Actions (login required)

View Item