Dian Komala Sari, Dian (2023) PERAN UPTD PPA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB V) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (546kB)

Abstract

UPTD PPA Kabupatem Kampar merupakan lembaga unit pelaksana di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB3A). Yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan tekhnis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana sistem kerja UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan?, dan apa saja kendala UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan?, serta bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peran UPTD PPA Kabupaten Kampar dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan?. penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field Research). Yang berlokasi di jalan Tuanku Tambusai, Bangkinang, Kabupaten Kampar. Pengumpulan data menggunakan data primer, yang diperoleh dari pihak UPTD PPA. Serta melalui data sekunder dari masyarakat, nenek mamak, yang didukung dengan literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitan ini. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskritif kualitatif. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam proses penanganan kasus, UPTD PPA Kabupaten Kampar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara: a. menerima pengaduan masyarakat, b. melakukan penjangkauan korban, c. pengelolaan kasus, d. menyediakan penampungan sementara, e. melakukan mediasi, dan f. pendampingan korban untuk perkara di pengadilan. Dalam proses masih belum maksimal karena selama proses penanganan ditemui kendala kasus tersebut seperti: a. kekurangan SDM dan sarana prasarana, b. kesulitan dalam hal pembuktian, c. korban mencabut kembali laporan, e. ketidakhadiran saat dilakukan klarifikasi dan mediasi, dan f. tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Ditinjau dari fiqh siyasah, UPTD PPA Kabupaten Kampar sudah menjalankan perannya dengan baik walaupun ada kendala yang dihadapi, karena kendala itu suatu hal yang lumrah tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa adanya kendala

Actions (login required)

View Item