MELINNIA TRI RAHAYU, - (2023) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA SEKSTORSI OLEH KEPOLISIAN DAERAH RIAU DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (637kB)
Preview	Text SKRIPSI MELINNIA TRI RAHAYU.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Melinnia Tri Rahayu, (2023) : Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi Oleh Kepolisian Daerah Riau Dikota Pekanbaru. Sektorsi merupakan salah satu dari jenis kejahatan dunia maya (cyber sex), secara harfiah istilah sextortion berasal dari kata sex dan extortion. Sex diartikan sebagai seks/seksual dan extortion diartikan sebagai pemerasan. Apabila diartikan secara etimologi sekstorsi, berarti pemerasan seksual. Sektorsi dapat diartikan sebagai otoritas seseorang yang mengambil keuntungan terhadap orang lain dengan cara memberikan kekerasan dan membahayakan orang lain, berupa bahaya terhadap fisik, properti, psikis, dan reputasi seseorang. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum tindak pidana sekstorsi di Kota Pekanbaru. Serta apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana sekstorsi di Kota Pekanbaru. Metode penelitian skripsi yaitu jenis penelitian hukum sosiologis atau lapangan. Sumber data primer, sekunder dan tersier. Metode analisis data menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer, data sekunder dan data tersier. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa belum adanya kejelasan tentang pengaturan tindak pidana sekstorsi, lemahnya payung hukum dan kepastian hukum terhadap kasus sekstorsi sehingga menyebabkan sulit untuk mendapatkan keadilan bagi para korban sekstorsi. Oleh karena itu, perlunya peyempurnaan undang-undang terkait yuridiksi yang jelas mengenai undang-undang khusus atau lex sepcialis tindak pidana sekstorsi, sehingga dapat meminimalisir dan mengkriminalisasikan penegakan hukum pada kasus sekstorsi akan datang dengan berbagai macam modus baru yang berbeda-beda. Dalam penegakan hukum tindak pidana sekstorsi ada dua faktor yang mempengaruhi yang pertama faktor eksternal yaitu, faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sedangkan faktor kedua, faktor internal yaitu faktor ekonomi, faktor individu itu sendiri, faktor kurangnya keimanan, faktor ketidaktahuan masyarakat. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Sekstorsi.

Actions (login required)

View Item