DEDI HARIANTO, - (2023) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RENGAT KELAS II NOMOR 171/PID. SUS/LH/2020 PN RGT DALAM PERKARA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU PROVINSI RIAU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (693kB)
Preview	Text SKRIPSI DEDI HARIANTO.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Dedi Harianto, (2023): Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt Dalam Perkara Pembakaran Hutan dn Lahan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan yang sering dihadapi pemerintah Indonesia, masyarakat melakukan pembakaran hutan dikarenakan ingin memanfaatkan hutan untuk lahan pertanian dengan menghemat biaya pembukaan lahan, meskipun pemerintah telah melarang pembakaran hutan dan memberikan ancaman pidana yang tinggi tetapi masih ada saja masyarakat yang melakukan perbuatan tersebut seperti dalam kasus perkara Nomor 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt. Rumusan permasalah yang akan diteliti ialah Bagaimanakah Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dan bagaimanakah Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perkara Nomor: 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan metode pendekataan Perundang-undangan (statute approach), sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder,dan tersier, yang kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif.. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam tahap penyidikan kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan Terdakwa didakwakan dengan pasal yaitu 78 ayat (3) jo pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan pada pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 78 ayat (3) jo pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah). Sehingga sanksi terhadap pelaku masih sangat ringan, belum mencerminkan rasa keadilan karena idealnya dalam kasus ini Hakim juga harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penerapan Hukum Lingkungan Hidup dalam Perkara Nomor: 171/Pid. Sus/Lh/2020 PN Rgt, Maka Terdakwa Terancam Pidana Minimal 3 tahun kurangan dan denda Rp.3.000.000.000(tiga miliar rupiah), dan maksimal 10 tahun dan denda Maksimal Rp.10.000.000.000.(sepuluh miliar rupiah). Hal tersebut sesuai dengan tindakan yang telah diperbuat oleh terdakwa dan telah memenuhi unsur subjektif dan objektif pada pasal 108 junto Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kata Kunci : Putusan, Keadilan, Lingkungan .

Actions (login required)

View Item