Yuanda Saputra (2015) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA HAK ASUH ANAK YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA BAPAK (Studi Kasus Perkara Nomor 291/Pdt. G/2013/PA.Pangkalan Kerinci). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (225kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (24kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (179kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (103kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (21kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (34kB) | Preview

Abstract

Penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Bapak (Studi Kasus Perkara Nomor 291/Pdt. G/2013/PA.Pkc)” ini, dilatarbelakangi oleh putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yank memutuskan perkara tentang Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz diberikan kepada Bapak. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 disebutkan bahwa anak yang belum Mumayyiz hak asuhnya diberikan kepada Ibu. Adapun masalah yang akan penulis analisa adalah tentang pertimbangan majelis Hakim dan analisis hukum Islam terhadap putusan perkara Nomor 291/Pdt.G/2013/PA.Pkc tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada Bapak. Sedangkan tujuan dari penelitian ini penulis maksudkan untuk mengetahui pertimbangan majelis Hakim dan analisis hukum Islam terhadap putusan perkara Nomor 291/Pdt.G/2013/PA.Pkc tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada Bapak tersebut. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan perkara Nomor 291/Pdt.G/2013/PA.Pkc sebagai rujukan primernya, sedangkan bahan sekundernya dalam tulisan ini adalah sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif dan penulisan menggunakan metode deduktif . Hasil penelitian ini bahwa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 291/Pdt.G/2013/PA.Pkc., adalah Pasal 2, 39 ayat (2) 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5, 6, 7 ayat (1) Pasal 116 huruf (f) Pasal 134, Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19, 22, dan 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Putusan majelis Hakim yang tidak sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena majelis Hakim berpandangan demi kepentingan perkembangan anak untuk masa yanag akan datang. Dalam melakukan terobosan hukum, majelis Hakim berpedoman kepada pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwa batas mumayyiz seorang anak itu adalah 7 tahun.

Actions (login required)

View Item