Dedi Setiawan, Dedi (2023) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO 74 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN MERKURI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (463kB)

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh masalah yakni banyaknya tambang emas illegal milik masyarakat yang berdampak buruk kepada lingkungan seperti terjadinya erosi atau pengikisan tanah di sekitar daerah yang di garap tersebut termasuk merusak pertumbuhan dilahan pertanian masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Peraturan Bupati No.74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri yang selanjutnya disingkat RAD-PPM adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk mengurangi dan menghapuskan Merkuri di tingkat daerah yang terpadu dan berkelanjutan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Lapangan (Field research). Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup selaku pembuat kebijakan dan masyarakat setempat. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri di Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan motode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati No.74 Tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Dan Penghapusan Merkuri belum optimal terlaksana. Perhatian pemerintah daerah hanya tertuju kepada tambang emas yang memiliki izin menambang saja tanpa melihat dan mengawasi penggunaan merkuri pada tambang emas ilegal . Dalam perspektif Fiqih Siyasah permasalahan ini termasuk dalam ruang lingkup Fiqih Siyasah Dusturiah yakni hubungan pemerintah selaku pembuat aturan dan masyarakat yang mestinya menaati aturan

Actions (login required)

View Item