TOUWANDA REZKY MIRANDI, - (2023) IMPLEMENTASI KETERWAKILAN 30% PEREMPUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text (BAB IV) iv.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)
Preview	Text (KECUALI BAB IV) tanpa.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Touwanda Rezky Mirandi, (2023): Implementasi Keterwakilan 30% Perempuan Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi atas pengamatan penulis mengenai komposisi keanggotaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada pasal 10 ayat 7 yang menyatakan bahwa "Komposisi keanggotaan KPU, keanggotaan KPU Provinsi, dan Keanggotaan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)". Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi keterwakilan 30% perempuan di komisi pemilihan umum (KPU) Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta faktor penghambat dalam implementasi keterwakilan 30% perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Populasi dan sample dalam penelitian ini adalah Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat Dan SDM KPU Kota Pekanbaru, Anggota Divisi Perencanaan Data Dan Informasi KPU Kota Pekanbaru, Anggota Divisi Hukum Dan Pengawasan KPU Kota Pekanbau, Anggota Tim Seleksi II KPU Kab/Kota Provinsi Riau 1, Anggota DPRD Perempuan Kota Pekanbaru, dan Akademisi Perempuan di Progran Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, maka implementasi keterwakilan 30% perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru belum terwujud secara optimal sebagaimana amanat undang-undang. Adapun faktor penghambat dalam implementasi keterwakilan 30% perempuan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota pekanbaru yaitu budaya patriarki yang masih mengakar. Perempuan memiliki keterbatasan waktu, dan stigma bahwa perempuan itu lemah. Maka dari itu penulis memberikan saran yaitu menguatkan sinergi antar lembaga-lembaga pemerintah dalam melakukan pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi yang terjadwal sejak dini mengenai peran penting perempuan dalam dunia politik sehingga dapat meninggalkan stigma-stigma tidak baik bagi kaum perempuan dalam dunia politik. Kata Kunci: Implementasi, Keterwakilan Perempuan, Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Actions (login required)

View Item