Rina Fitrida (2014) ANALISA PASAL 96 DAN 97 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (72kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (77kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (14kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (21kB) | Preview

Abstract

Adapun yang menjadi latar belakang dalam masalah skripsi ini adalah ketiadaan pembahasan masalah Harta Bersama dalam Fiqh Islam, sehingga tidak ada potokan yang pasti dalam menetapkan pembagian Harta Bersama menurut fiqh islam. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua ayat : “ (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.”dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah harta bersama menurut Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bagaimana kedudukan harta bersama Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jika tinjuan Perspektif Hukum Islam dan Bagaimana analisis harta bersama Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam jika ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian library research (kajian kepustakaan) dengan menggunakan metode pendekatan sosio-historis dan yuridis normatif pendekatan sosio-historis dipergunakan untuk menguraikan kontruksi hukum, sedangkan pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sumber primer dalam pembahasan skripsi ini adalah undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan sumber skunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan harta bersama. Berdasarkan kajian, penelitian, dan analisis, maka penulis berkesimpulan bahwa pemberlakuan ketentuan harta bersama menurut pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam adalah kepemilikkan harta benda dalam perkawinan ini merupakan produk hukum adat dan nilai-nilai lokal yang menetapkan keseimbangan antara suami istri dalam kehidupan perkawinan. Mengenai harta benda tersebut, maka kedua patner dalam ikatan perkawinan tersebut dipandang sebagai dua pihak yang mempunyai hak yang sama di bawah hukum karena memelihara rumah tangga sejak dahulu dipandang sebagai tugas yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua pelah pihak walaupun istri/suami tidak ikut menghasilkan harta tersebut akan tetapi, Karena keduanya masih dalam ikatan perkawinan, mereka mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama tersebut. Oleh karenanya, ketika terjadi pembubaran ikatan perkawinan, kedua pihak juga akan mendapatkan hak yang sama terhadap harta bersama tersebut.

Actions (login required)

View Item